567group

Friendly/Strong/Cooperat/Succes

 

Wednesday, 26 January 2011 01:36:47 GMT

Syarat Sertifikasi KADIN

Pelanggaran Keppres nomor 80 tahun 2003 cukup banyak terjadi pada proses tender dilingkungan Pemerintahan Aceh, terutama pada tender pengadaan barang. Pada tender ini, panitia lelang paling sering meminta persyaratan tambahan yang tidak ditentukan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003.

Persyaratan tambahan tersebut adalah Syarat harus punya Sertifikasi Registrasi Perusahaan (SRP) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Aceh. Menurut panitia lelang, permintaan SRP tersebut atas dasar Ingub No. 01/INTR/2007 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Untuk Keperluan di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Bila ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Ingub No. 1/INTR/2007 tsb, tidak punya kekuatan hukum mengikat karena Ingub tersebut tidak punya dasar aturan/Qanunnya. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200, yang bunyinya:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan
gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
bersama bupati/walikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya
bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengingat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penegasan ini juga tercantum pada pasal Pasal 242 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang bunyinya: "Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan bupati/walikota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan bupati/walikota."

Keppres nomor 80 tahun 2003

Bila mengikuti aturan Keppres nomor 80 tahun 2003, panitia lelang dalam menetapkan syarat-syarat tender harus berpatokan pada:

Pasal 2

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD.

Pasal 14

  • Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  • Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pada setiap pelayanan, penyelenggara (instansi pemerintah) berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Dalam hal pengadaan barang, standar layanannya adalah dokumen lelang.

Pada Pasal 21 UU tsb juga menjelaskan mengenai Komponen standar pelayanan, yang sekurang-kurangnya harus meliputi:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h. kompetensi pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen utama dalam standar pelayanan adalah dasar hukum, artinya semua kompenen lain harus sesuai/tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum tersebut.

Persyaratan Sertifikasi Registrasi Perusahaan (SRP) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Aceh, merupakan persyaratan yang bertentangan dengan dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu bertentangan dengan Pasal 14 Keppres nomor 80 tahun 2003, bunyinya: "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Hal yang berbeda pada tender konstruksi, karena persyaratan Sertifikat Badan Usaha [SBU] Jasa Konstuksi, ketentuannya ada pada Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, artinya persyaratan SBU tersebut telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jadi, Kesimpulannya adalah Permintaan Persyaratan Sertifikasi Kadin (SRP) Untuk Tender Pengadaan Barang adalah Ilegal


In: Uncategorised
Permalink : Syarat Sertifikasi KADIN
Comments: 7
Viewed 6538 times.


Wednesday, 26 January 2011 01:28:24 GMT

Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan cara me



In: Uncategorised
Permalink : Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang biasa...
Comments: 27
Viewed 2211 times.


Wednesday, 26 January 2011 01:10:32 GMT

Welcome to Ohlog.com

PERATURAN TENDER :Aturan Tender Akan Mengatur Swasta Juga
19 Maret 2009 09:49

JAKARTA. Pemerintah akan meningkatkan status peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dari keputusan presiden (Keppres) menjadi undang-undang (UU). Saat ini tender pengadaan pemerintah diatur melalui Keppres 80/2003. Yang menarik, rancangan beleid ini bukan saja mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia akan mengatur pula pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan swasta.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah ( LKPP) kini sudah memiliki naskah akademik perubahan aturan tersebut. "Kami ingin UU itu mengatur tentang swasta. Ini untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dan menghindarkan gurita (Monopoli) ekonomi," cetus Deputi Strategis dan Pengembangan Kebijakan LKPP Agus Prabowo di Jakarta, kemarin (16/03).

Sekretaris Utama LKPP Agus Raharjo menyatakan, pengaturan pengadaan barang dan jasa milik swasta telah dilakukan sejumlah negara di kawasan skandinavia. Alhasil, UU ini akan mengatur pengadaan barang yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Daerah (APBD),Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Namun, Agus buru-buru menyatakan bahwa rancangan ini masih bisa berubah. "Ini belum final. LKPP juga belum mendapat amanat presiden untuk menyusun UU ini," cetus Agus.

Terlebih, UU ini tetap akan memperhitungkan berbagai kesepakatan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WYO). Naskah akademik yang KONTAN peroleh menyebutkan, UU akan terdiri dari delapan bagian.

Belum jelas benar bagaimana cara pemerintah akan mengatur pengadaan barang/jasa di perusahaan swasta. Yang jelas, Khusus untuk pengadaan pemerintah, LKPP mengusulkan dua mekanisme baru. Yaitu kontrak payung ( framework agreement) langsung dengan produsen dan reverse option.

Framework agreement merupakan perjanjian pengadaan barang atau jasa secara paket dan biasanya diberlakukan untuk pembelian barang yang sudah jelas fungsinya namun belum jelas volumenya. Seperti, pengadaan kertas atau agen perjalanan. "Saat kita butuh kertas, pabrik akan mengirim. Di akhir tahun tinggal dihitung kebutuhannya." Cetus Agus.

Adapun reverse option adalah proses lelang dimana si penawar boleh menawar berkali-kali bukan hanya sekali seperti sekarang. Kendati begitu, ia harus memberikan penawaran dengan harga yang lebih murah.

Agus bilang Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah mendukung perubahan mekanisme tender ini. Dengan mekanisme ini pemerintah akan mendapat tingkat efisiensi yang lebih besar dari pengadaan barang atau jasa walaupun untuk ini pemerintah terpaksa memutus rantai distribusi perdagangan. (Uji Agung Santosa)



In: Uncategorised
Permalink : Welcome to Ohlog.com
Comments: 0
Viewed 724 times.


Page 1 of 1. Total : 3 Posts.

 

My links

Archives

«August 2017  
SunMonTueWedThuFriSat
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sponsored Links


Search


atom
rss2
txt
rtf
msdoc
pdf



Free blog for humans.

 

Succes With 567group